Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi belakangan ramai dibicarakan usai mendapat julukan sebagai menteri ‘Giveaway’ dari Media Asing asal Singapura.
Julukan tersebut imbas dari bobolnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Selain dari media asing, pakar hingga Presiden Joko Widodo juga menyoroti mengenai PDNS.
Channel Asia News (CNA) memberi gelar kepada Budi sebagai Menteri Giveaway setelah Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dibobol peretas. CNA juga menyoroti desakan Safenet yang mengeluarkan petisi meminta Budi mundur.
Sementara itu sejumlah pakar keamanan siber memberi sorotan kepada Budi atas langkah yang diambil dalam hal pemulihan PDNS.
Waktu Dekat
Ketua Indonesia Cyber Security Forum Ardi Sutedja mengatakan bahwa rencana pemerintah yang ingin memulihkan data dalam waktu dekat Juli 2024 merupakan jalan yang berat, mengingat hanya 2% data yang ter-backup saat sistem layanan PDNS 2 lumpuh diserang Brain Cipher.
Menurut Ardi, butuh waktu lebih dari 6 bulan—1 tahun agar berjalan normal, yang juga tergantung dari anggaran yang digelontorkan, SDM, teknologi, hingga konsultan.
“Paling cepat 6 bulan semua berjalan lancar, semua data ada. Secara bertahap 6 bulan sudah mulai kembali kelihatan hasilnya. Tetapi kalau untuk mengumpulkan [data] seperti semula memakan waktu lebih panjang,” ungkapnya.
Backup Telat
Pengamat Keamanan Siber Vaksin.com Alfon Tanujaya lebih menyoroti mengenai pernyataan pemerintah yang meminta untuk melalukan pencadangan data (backup data) setelah PDNS jebol.
Menurutnya, hal tersebut sama seperti menguji kekuatan helm kendaraan setelah terjadi kecelakaan.
Kerugian Besar
Sementara itu, Ketua Umum Indonesia Data Center Provider Organization/IDPRO mengatakan tata kelola yang buruk dan tidak adanya disaster recovery planning menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memulihkan data di PDN.
Insiden serangan tersebut, menurut Hendra, memberikan dampak yang luas. Berdasarkan pertemuan global yang dihadiri oleh Hendra, pemain infrastruktur data center asing mulai kehilangan kepercayaan untuk berinvestasi membangun infrastruktur teknologi di Indonesia.
“Publik kepercayaannya menurun, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, kami juga melihat bahwa di Rapat Dengar Pendapat di DPR, Kemenkominfo dan BSSN saling menyalahkan. Tidak ada yang bilang ini tanggung jawab saya,” kata Hendra.
Tidak hanya itu, peretasan PDNS juga memberi kerugian bagi negara karena pemerintah harus mengeluarkan uang yang nominalnya cukup besar.
Pemerintah, kata Hendra, menunjuk AWS sebagai backup atas data-data pemerintah. Penunjukan ini tentu membutuhkan dana. Hendra mempertanyakan mengenai proses penunjukan AWS sebagai pemenang tender.
“Itu secara prosedur tender seperti apa?” kata Hendra.
Terakhir, kerugian yang harus ditanggung pemerintah imbas PNDS jebol adalah kerugian data. Dia mengatakan hal yang paling menakutkan ketika data-data tersebut diambil adalah pengolahan data oleh peretas untuk kejahatan atau sumber serangan baru.
Evaluasi Jokowi
Sementara itu, Jokowi mengomentari mengenai desakan kepada Budi untuk mundur. Dia menjelaskan bahwa pemerintah sudah mengevaluasi.
“Semuanya sudah dievaluasi,” katanya usai membuka peresmian Ekosistem Baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan (Korsel) PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/7/2024).
Selain itu, Kepala Negara memastikan pemerintah telah melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) beberapa waktu lalu.
“Ya, sudah kami evaluasi semuanya, yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di back up semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian [kembali] kita tidak terkaget-kaget,” ujarnya.
Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa serangan siber tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga negara-negara lainnya, sehingga pemerintah akan terus mencari solusi.
“Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di indonesia saja,” tandas Jokowi.
